BATAM — Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Kepulauan Riau, Nurus Sholichin, membuka acara dalam rangka memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025 selama tiga hari (10–12 Oktober 2025) di Wyndham Panbil Batam.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi BPN Kepri untuk menegaskan komitmennya terhadap transformasi layanan publik, penguatan kemitraan strategis, dan pembangunan sumber daya manusia yang unggul.
Juga dalam rangka Pelatihan Service Excellence (Fokus Utama) dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fokus Utama pada Peningkatan Standar Pelayanan Publik
Agenda inti dari kegiatan ini adalah Pelatihan Service Excellence yang diikuti oleh 56 peserta, terdiri dari manajer loket, petugas loket, dan petugas keamanan dari seluruh kantor pertanahan di Provinsi Kepulauan Riau.
Mereka didorong untuk bertransformasi dalam cara memberikan dan berkomunikasi dengan attitude serta sepenuh hati saat melayani masyarakat.
Dalam laporannya, Ketua Panitia Ichsan Wibawa menyatakan bahwa pelatihan ini dirancang untuk mengubah citra BPN di mata masyarakat.
“Tujuan utama kami adalah menciptakan standar pelayanan yang profesional, ramah, cepat, dan efisien. Kami ingin membangun budaya kerja melayani dengan hati demi meningkatkan kepuasan dan kepercayaan publik, dengan visi besar mewujudkan pelayanan pertanahan berstandar dunia,”
ujar Ichsan Wibawa (Kepala Bagian Tata Usaha).
Perkuat Karakter Pelayanan Aparatur Melalui Pendekatan ESQ
Kegiatan ini diperkuat dengan pengadopsian metode penguatan karakter berbasis Emotional Spiritual Quotient (ESQ) Ary Ginanjar oleh Sandi Muharam Agustian, Trainer ESQ.
Para peserta, yang terdiri dari manajer loket, petugas loket, hingga petugas keamanan, tidak hanya diajak untuk mengasah keterampilan, tetapi juga menemukan kembali makna dan tujuan dari pekerjaan mereka.
Pelatihan ini menekankan prinsip kuat: pelayanan prima yang tulus.
Oleh karena itu, perubahan sejati harus lahir dari transformasi hati dan pikiran.
Perubahan dari dalam inilah yang menjadi fondasi untuk menciptakan standar pelayanan pertanahan yang profesional, humanis, dan berkelas dunia di Provinsi Kepulauan Riau.
Pada hari ketiga, Kakanwil Nurus Sholichin secara resmi menutup pelatihan dan memberikan arahan tegas.
Beliau menekankan bahwa pelatihan ini adalah titik awal dari sebuah perubahan nyata.
“Ilmu dan praktik terbaik yang telah didapatkan selama pelatihan ini wajib diimplementasikan dan diaktualisasikan di masing-masing kantor pertanahan,” tegasnya.
“Saya tidak ingin ini berhenti di ruang pelatihan. Saya dan tim akan turun langsung untuk melakukan evaluasi ke setiap kantor pertanahan guna memastikan standar pelayanan prima ini benar-benar berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tandasnya.
Pelatihan ini turut diperkaya oleh narasumber ahli seperti dari BPSDM (Rechtiyanto Iqbal Prakoso), Perwakilan Ombudsman RI (Adi Permana) yang membahas cara menghindari maladministrasi, serta Ika Puspa Dewi dari BRI yang membagikan praktik terbaik industri perbankan dalam standarisasi layanan.
Perkuat Sinergi Melalui Kemitraan Strategis dengan BRI
Puncak kolaborasi eksternal ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara seluruh Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Kepulauan Riau dengan para Pimpinan Cabang BRI.
Dalam sambutannya, Nurus Sholichin menegaskan bahwa kerja sama ini harus lebih dari sekadar seremoni.
“Saya mengharapkan adanya sinergi yang nyata dan berkelanjutan, sebuah kolaborasi back office to back office yang saling menguntungkan.
BPN siap membantu proses sertifikasi aset BRI, dan sebaliknya kami berharap BRI dapat memberikan kemudahan layanan perbankan bagi seluruh jajaran BPN,” jelas Kakanwil.
Acara yang dihadiri oleh jajaran pimpinan BPN dan BRI, Ikawati, serta tamu undangan lainnya ini berlangsung dengan khidmat dan penuh kehangatan, diwarnai dengan penyampaian pantun yang menjadi ciri khas budaya Melayu.
Secara keseluruhan, kegiatan ini menjadi cerminan komitmen BPN Kepulauan Riau untuk terus berbenah, baik dalam peningkatan layanan publik, penguatan kemitraan strategis, maupun pengembangan sumber daya manusia yang berintegritas — demi mewujudkan birokrasi yang modern, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
(Red)
