Tanah Karo – Aksi sepihak yang mencatut nama institusi militer kembali mencoreng wajah penegakan hukum. Jumat malam, 22 November 2025 pukul 20.00 WIB, sekelompok orang yang mengaku sebagai Tim Khusus (Timsus) dari Kodam I Bukit Barisan menggeledah sejumlah lokasi permainan judi tembak ikan di Kabupaten Karo. Namun, bukannya membawa surat tugas atau berkoordinasi dengan otoritas setempat, sekelompok orang ini malah membuat geger warga dengan gaya premanisme yang dibalut seragam.
Sasaran mereka tersebar di beberapa kecamatan, mulai dari Simpang Empat, Kabanjahe, Tiga Panah, hingga Merek. Di setiap lokasi, pola yang sama terjadi. Mesin tembak ikan disita. Namun anehnya, yang diambil bukan keseluruhan unit, melainkan hanya CPU—otak dari mesin penghasil uang itu. Tak ada penyegelan, tak ada berita acara, dan tak satu pun aparat kepolisian dilibatkan. Diduga kuat, operasi ini bukan penegakan hukum, melainkan pengondisian sistematis yang disusupi “permainan dalam permainan”.
“Langsung diangkut CPU-nya bang, nggak ada tanya-tanya. Terus dikasih nomor HP, disuruh bilang ke toke biar hubungi mereka. Katanya bisa diselesaikan ‘secara damai’,” ungkap Leo, warga yang menyaksikan razia di salah satu titik di Simpang Empat. Ia heran, karena tak satu pun identitas resmi ditunjukkan para pelaku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Butet, penjaga lokasi tembak ikan lainnya, menyampaikan hal senada. “Mereka bilang dari Kodam. Tapi enggak ada surat, enggak ada polisi. Kami cuma diminta diam dan jangan ribut. Lalu kasih nomor HP, katanya pemilik mesin bisa hubungi buat ambil lagi atau ‘damai’,” katanya.
Sinyal adanya permainan kotor menguat setelah beberapa CPU yang disita dikembalikan hanya beberapa jam berselang. Di Kabanjahe, seorang penjaga bernama Intan mengaku tempatnya tetap beroperasi karena “ada deal” sebelum razia dilakukan.
“Bosku udah bayar Rp 33 juta. Jadi nggak jadi diambil. Kami tetap buka malam itu,” ucapnya tanpa ragu.
Najwa, penjaga di wilayah Tiga Panah, juga mengaku mesin mereka sempat diambil. Namun selang beberapa jam, CPU dikembalikan oleh orang yang sama yang sebelumnya mengangkut—dengan syarat “pemahaman” telah terjadi.
Sejumlah warga menyebut, para pelaku bergerak cepat dan rapi. Tapi terlalu rapi hingga menimbulkan kecurigaan. Tidak satu pun tindakan yang dijalankan sesuai prosedur resmi. Tak ada dokumentasi, tak ada berita acara, bahkan pengambilan barang bukti dilakukan di bawah ancaman diam-diam. Saat konfirmasi dilakukan oleh wartawan ke nomor-nomor telepon pelaku yang ditinggalkan di lokasi, sambungan langsung terhenti begitu identitas media disebutkan.
Lalu siapa mereka sebenarnya? Benarkah berasal dari institusi militer, atau hanya membawa-bawa nama TNI untuk menyedot jatah dari meja-meja judi elektronik yang selama ini dibiarkan tumbuh seperti jamur di Tanah Karo?
Publik mulai bertanya. Jika ini adalah operasi resmi, mengapa dijalankan tanpa keterlibatan kepolisian? Mengapa hanya CPU yang diangkut, bukan seluruh alat bukti? Dan kenapa prosesnya cenderung mengarah ke negosiasi?
Sejumlah pihak di daerah pun mendesak agar tindakan ini dibuka secara terang. Jika benar oknum-oknum tersebut berasal dari institusi resmi, maka harus ada klarifikasi dari pimpinan wilayah militer. Namun jika ini murni aksi pribadi yang mencoreng institusi negara, maka harus ada langkah disipliner dan proses hukum. Terlebih jika aksi itu terbukti hanya untuk mencari keuntungan pribadi dengan menjual rasa takut atas nama operasi militer.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Kodam I Bukit Barisan maupun kepolisian terkait insiden yang meresahkan ini. Warga Tanah Karo kini menanti kejelasan. Tidak hanya tentang siapa para pelaku, tetapi juga tentang sistem hukum macam apa yang membiarkan aksi seperti ini terjadi berulang kali tanpa pertanggungjawaban.
Semua pihak paham, judi tembak ikan adalah penyakit sosial yang harus diberantas. Tapi razia ala koboi, tanpa prosedur, tanpa transparansi, dan mengarah pada praktik pemerasan, bukanlah solusi. Itu hanya memperpanjang deret luka rusaknya keadilan. (TIM)
